Kabupaten Bekasi || Gardatipikornews.com -- Kelompok masyarakat sipil menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut tuntas dugaan korupsi proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Lembaga antirasuah tersebut didesak melakukan perluasan penyidikan secara menyeluruh guna membongkar praktik tersebut hingga ke akar-akarnya.
Desakan ini mencuat menyusul pengakuan salah satu saksi oknum pejabat Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi berinisial AM di persidangan.
Pemerhati korupsi, Maruli, menilai pengakuan tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan mendalam terhadap seluruh proyek yang dikerjakan pihak ketiga.
"Kami mendorong KPK melakukan audit forensik dan pemeriksaan silang (cross-check). Pengakuan fee tersebut perlu dihubungkan dengan daftar paket proyek fisik lainnya guna mengungkap nilai kerugian keuangan negara yang sebenarnya," ujar Maruli dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Temuan Kejanggalan di Lapangan
Sebagai wujud partisipasi publik yang dilindungi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018, Maruli JPM yang sebelumnya pernah mengungkap kasus korupsi dana BOS yayasan swasta hingga korupsi alat insinerator Dinas Kesehatan membeberkan saat ini tengah melakukan pemantauan mandiri di lapangan dan menemukan sejumlah kejanggalan fisik.
"Di wilayah Tambun misalnya, ditemukan anggaran belanja Penerangan Jalan Umum (PJU) pada proyek pembangunan jembatan. Namun, faktanya ada hanya sebagian yang terpasang dan bahkan tidak ada PJU di lokasi yang terpasang sehingga area tersebut gelap gulita saat malam hari," ungkapnya seraya menunjukkan bukti pendukung.
Ia juga menyoroti kejanggalan serupa pada proyek di wilayah lain, di mana realisasi anggaran pagar pengaman (pembatas) jembatan diduga hanya dikerjakan dalam bentuk pengecatan ulang.
Menurutnya, langkah pengembalian uang sebesar Rp2,9 miliar oleh saksi berinisial HL kepada penyidik KPK menjadi bukti petunjuk nyata (physical evidence) atas adanya praktik setoran wajib (fee) sebesar 10 persen di setiap paket proyek. Pengembalian dana tersebut dinilai mempertegas adanya perbuatan melawan hukum yang terencana dan unsur niat jahat (mens rea).
Merujuk data APBD 2025, Dinas SDABMBK mengelola anggaran senilai Rp774.720.423.416,- untuk tiga program bidang fisik utama yaitu program Sumber Daya Air, program Sistem Penyedian Air Minum serta program Jalan dan Jembatan. Apabila skema setoran 10 persen tersebut diterapkan secara merata, potensi perputaran dana ilegal sepanjang tahun 2025 saja ditaksir mencapai Rp77,4 miliar.
Saat ini, pihaknya tengah merampungkan pengumpulan bukti-bukti awal dari lapangan untuk segera diserahkan ke Gedung Merah Putih KPK sebagai bahan tambahan penyidikan yang telah berjalan sejak Agustus 2026 lalu.
Guna mendukung surat perintah penyidikan (Sprindik) baru yang diterbitkan KPK pada Agustus 2026 lalu, Maruli juga membeberkan saat ini tengah memfinalisasi bukti permulaan pada empat instansi lain untuk segera diserahkan ke Gedung Merah Putih KPK RI:
1. Dinas Perkimtan: Dugaan ketidaksesuaian anggaran rutin pemeliharaan taman dengan kondisi riil di lapangan.
2. Bagian Umum Setda: Dugaan kebocoran anggaran pada pemeliharaan toilet, taman area tertentu, dan belanja barang.
3. Dinas Pendidikan (Disdik): Proyek pengadaan mebeler sekolah senilai lebih dari Rp50 miliar untuk 809 ruang kelas.
4. Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dispora): Proyek pemeliharaan sarana olahraga masyarakat (SOR).
Jurnalis : Safari Bono
