Pelabuhanratu, Kab.Sukabumi, Jawa Barat || Gardatipikornews.com -- Pengurus Aliansi Honorer Nasional (AHN) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Sukabumi menyampaikan aspirasi Pegawai Honorer/Paruh Waktu (PW) terkait penggajian dan tuntutan pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, dalam kegiatan yang berlangsung di Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.Kamis, 29/01/26.
Aspirasi tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian dan perjuangan terhadap nasib ribuan pegawai honorer dan paruh waktu yang hingga saat ini masih menghadapi ketidakpastian status kepegawaian serta penghasilan yang dinilai belum layak dan belum mencerminkan prinsip keadilan sosial.
Dalam penyampaiannya, Asep Ruswandi, S.Pd, Sebagai Ketua Aliansi Honorer Nasional ( AHN ) DPD Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa Pegawai Paruh Waktu (PW) telah memberikan kontribusi nyata dalam pelayanan publik, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun administrasi pemerintahan daerah. Namun demikian, pengabdian tersebut belum diimbangi dengan sistem penggajian yang manusiawi dan kepastian karier yang jelas.
“Kami meminta perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Kepresidenan, agar persoalan penggajian PW dapat ditata secara adil dan berkelanjutan, serta membuka jalan bagi pengangkatan PW menjadi ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Ketua AHN DPD Kabupaten Sukabumi.
Selain menyoroti rendahnya penghasilan, AHN juga menekankan pentingnya kebijakan afirmatif bagi tenaga honorer dan PW yang telah lama mengabdi, dengan mempertimbangkan masa kerja, usia, dan beban tanggung jawab. Menurut mereka, pengangkatan menjadi ASN bukan hanya soal status, tetapi juga bentuk penghargaan negara atas pengabdian dan loyalitas kepada pelayanan publik.
Kepala Staf Kepresidenan RI menyambut baik aspirasi yang disampaikan dan menyatakan bahwa pemerintah pusat terus berupaya mencari solusi terbaik terkait penataan tenaga honorer dan pegawai paruh waktu. Aspirasi tersebut, menurutnya, akan menjadi bahan masukan penting dalam perumusan kebijakan nasional yang berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan tenaga non-ASN.
Kegiatan penyampaian aspirasi ini berlangsung secara tertib dan kondusif, serta diharapkan menjadi langkah awal menuju kebijakan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan Pegawai Paruh Waktu di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Sukabumi.
Semoga Aspirasi dan Surat yang diberikan kepada Kepala Staf Kepersidenan menyampaikan kepada Bapak Presiden RI atas apa yang menjadi kendala Guru dan ketegaa kependidikan kab.sukabumi.
( @Kabiro Kab.sukabumi GTN..
