Bali || Gardatipikornews.com -- Keluhan UMP Bali yang rendah sangat berdampak buruk kepada kehidupan masyarakat Bali, jika ini tidak menjadi perhatian serius maka anak cucu kita kelak akan makin tidak punya masa depan. Kepala Daerah seperti Gubernur, Walikota dan Bupati yang tanda tangan SK UMP/UMK seolah tidak pernah ikut membahas, hanya diwakilkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja. Padahal SK jadi kewenangan Kepala Daerah, tapi jarang bicara masalah UMP. Sisi lain sangat konsen dalam bantuan Dana Hibah Bansos demi kepentingan suara politik, sehingga masyarakat merasa seolah politik itu cukup dapat Dana Hibah dari APBD lalu kebulatan tekad mencoblosnya; ujar Sekretaris ARUN Bali Anak Agung Gede Agung Aryawan, ST Alias Gung De.
Fakta saat ini UMP tahun 2026 DKI Jakarta adalah Rp5.729.876,-, sedangkan UMP Bali adalah Rp3.207.459, naik 7,04% dari 2025. Jika dihitung selisihnya sekarang mencapai Rp2.522.417,- per bulan. Masyarakat Bali sangat sedikit yang bersuara atau demo masalah upah, padahal ketika demo tolak reklamasi teluk benoa berjilid-jilid memakan waktu bertahun-tahun.
Padahal dulu sekitar 2010 UMK Bali Rp1,11 juta dan UMP Jakarta Rp1,18 juta masih berimbang. Sekarang jaraknya udah melebar banget. Jadi para pejabat politik selama 15 tahun sangat tidak peduli akan kesejahteraan buruh terkait UMP/UMK. Akan tetapi bisa terpilih berkali-kali jadi Kepala Daerah atau Dewan karena andalkan Dana Hibah sebagai senjata menarik simpati.
UMP Bali kerasa "ketinggalan" jauh dari UMP Jakarta. Padahal biaya hidup tinggi sebagai daerah pariwisata budaya. Sewa kos atau kontrakan, transportasi, dan harga sembako di Denpasar, Badung, Gianyar sering lebih mahal karena dipengaruhi wisatawan dan biaya upacara adat. Ini yang disebut "biaya ajegkan adat budaya" yang sangat mahal. Sekretaris ARUN Bali Anak Agung Gede Agung Aryawan, ST sangat nyoroti hal ini berulang kali, saat biaya hidup terus naik tapi upah tertinggal.
Padahal perhitungan formula kenaikan UMP secara nasional sama, dimana kenaikan UMP 2026 pakai PP Pengupahan yang hitungannya inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Bali dan angka inflasi sesuai data BPS, angkanya selalu tinggi di Bali. Ironi pariwisata Bali punya hotel kelas dunia, okupansi tinggi, properti mahal, tapi pertumbuhan sektor wisata belum berbanding lurus dengan kesejahteraan pekerja lokal.
Sekretaris ARUN Bali, Gung De, bilang perlu "kebijakan khusus yang benar-benar mempertimbangkan beban hidup pekerja di daerah wisata". Dia menilai ini ketimpangan struktural, yang terjadi selama 15 an tahun di Bali saat menentukan kenaikan UMP/UMK yang tidak pernah di demo oleh buruh seperti daerah lain di luar Bali. Masalah ini bukan cuma soal slip gaji, tapi ini masalah masa depan anak cucu kita yang 10 tahun ke depan akan semakin jauh tertinggal.
Bali juga udah punya UMSP sektor akomodasi dan makan minum: Rp3.267.693, tapi masih dianggap kurang. Realitanya kalau UMP Bali sangat rendah dengan banyaknya aturan Pemprov Bali seperti: memakai pakaian endek atau adat, biaya les tari dan tabuh, biaya pentas kesenian dan acara kebudayaan lainnya yang cukup mahal. Bayangkan untuk membeli baju endek saja butuh biaya antara Rp 500 ribu sampai Rp 2 juta, baju yang memang endek bukan baju sablonan motif endek seperti anak sekolah pakai seragam. Hal ini membuat biaya hidup kerasa jauh lebih mahal dibandingkan Jakarta.
Paling urgent saat ini dibenahi biar UMP Bali lebih masuk akal ada beberapa Opsi yang bisa didorong seperti: formula khusus daerah pariwisata, pengawasan ketat perusahaan bayar di bawah UMP, atau dorong UMSP lebih luas ke sektor lain selain hotel & restoran. Lalu berikan insentive khusus bagi karyawan untuk tunjangan atau bonus buat biaya ajegkan adat budaya Bali model THR; ujar Gung De.
Publikasi : Redaksi Perwakilan Bali
