Bogor || Gardatipikornews.com -- Pengajian BKMT adalah kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), sebuah organisasi Islam yang mewadahi berbagai majelis taklim di Indonesia. Majelis ini rutin mengadakan kajian untuk memperdalam ilmu agama sekaligus mempererat silaturahmi antar warga, khususnya kalangan perempuan.
Kegiatan pengajian kaum ibu tersebut, pada hari ini, Sabtu 13 Juni 2026, dimulai Pukul. 08.00 dilaksanakan setiap sebulan sekali di Desa Cogreg Kec. Parung. Dan kali ini diadakan oleh Ketua wilayah Rw. 05.
Sebagai penyelenggara adalah Ketua Rw. 05 Toni, tetapi dilaksanakan di Kantor Pemdes Cogreg Kec. Parung Jln. Raya Pahlawan. Di aula kantor desa tampak hadir Kepala Desa Mad Yusuf Supriatna, Ketua Tp. PKK Maesyaroh, Ketua Rw. 05 Toni, Ustadz Lili Awaludin, Kadus Sumantri, Ketua Rt. Nalih, Ketua Rt. 04 M. Nasir, Ketua Bkmt Rw.05 Ustadzah Nina, aparatur Pemdes Musa Sanjaya, Ahmad Lubis/Acung, Ebiet, perwakilan pengurus BKMT Kec. Ciseeng serta ratusan kaum ibu dari 35 majelis taklim se Desa Cogreg.
Sambutan pertama diserahkan pengatur acara kepada Kepala Desa Mad Yusuf Supriatna yang memberikan informasi perihal santunan yatim, dimana anggaran yang berasal dari jamaah majelis taklim se Desa Cogreg di salurkan kepada 8 Ketua Rw.
Kemudian Kades ramah kepada wartawan tersebut menginformasikan kepada seluruh ibu jama'ah yang hadir bahwa pada tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus akan diadakan sensus ekonomi. Dan jangan terkejut bilamana ada petugas yang mendatangi rumah-rumah warga.
Tutur Mad Yusuf Supriatna kembali: "Kegiatan sensus akan dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Akurat dan Ada beberapa manfaat dari sensus penduduk/warga yang hasilnya akurat dan okjective. Hasil dari sensus akan digunakan oleh berbagai instansi dan pemerintahan."
Penyelenggara Pengajian BKMT saat ini Rw. 03 Toni yang berharap seluruh jamaah yang hadir dalam keadaan sehat dan senantiasa mendapat lindungan Allah SWT. Toni berharap kegiatan Sensus Ekonomi yang dilaksanakan 15 Juni - 31 Agustus 2026 akan dapat menjadi acuan, warga desa berhak atau tidak. Karena selama ini Ketua Rt/Rw selalu disalahkan oleh warga yang tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah daerah maupun pusat.
Pewarta: Agustion Kaperwil Jabar
