Lahat || Gardatipikornews.com -- Aksi pemortalan atau penutupan jalan hauling batu bara milik PT ALR di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, menuai sorotan tajam. Penutupan akses tersebut diduga dilakukan oleh Kepala Desa Sangkuang, Jamhari, dengan mengatasnamakan masyarakat setempat sekaligus mengajukan tuntutan kompensasi tali asih kepada pihak perusahaan.
Dalam peristiwa ini, Jamhari disebut menuntut kompensasi tali asih atas operasional jalan hauling yang melintasi wilayah Desa Sangkuang dengan alasan lahan jalan tersebut masih berstatus milik desa.
*Tanggapan PT ALR: Jalur Sudah Dibebaskan Sebelumnya*
Keterangan berbeda disampaikan oleh Manajer Humas PT ALR, Burmawi. Ia menegaskan bahwa jalur hauling tersebut sudah beroperasi sebelum Jamhari menjabat sebagai kepala desa dan telah melewati tahapan pembebasan lahan.
"Jalan tersebut sudah ada sebelum Pak Jamhari menjadi kades dan sudah pernah dilakukan pembebasan. Pelebaran jalan yang dilakukan PT ALR juga dengan pencabutan batang sawit milik PT BSP, jadi bukan tanah atau lahan kosong warga," ujar Burmawi yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Pembebasan Lahan PT Padang Bolak Jaya (kini PT BSP).
Pihak PT ALR menyatakan bahwa setiap pengajuan kompensasi atau tali asih memerlukan dokumen legalitas yang sah dan jelas. Namun, hingga saat ini dokumen legalitas tersebut dinilai belum dapat ditunjukkan oleh pihak kepala desa, sementara tindakan penutupan jalan tetap dilakukan dengan mengatasnamakan warga.
*Warga Menolak Dicatut dan Khawatirkan Dampak Ekonomi*
Di sisi lain, sejumlah warga Desa Sangkuang mengaku tidak mengetahui adanya aksi penutupan jalan yang mengatasnamakan mereka. Warga menolak langkah tersebut karena dinilai mencatut nama masyarakat serta berpotensi mengganggu aktivitas kerja dan menurunkan pendapatan warga yang bergantung pada kegiatan operasional di sekitar lokasi.
Selain persoalan pemortalan dan tuntutan tali asih, warga turut menyoroti dugaan pengelolaan usaha pribadi oleh kepala desa berupa penyediaan material batu dan armada tangki penyiraman jalan di lingkungan PT ALR. Menurut warga, skema MoU semestinya diarahkan untuk pendapatan dan kesejahteraan desa secara bersama, bukan dikelola secara perorangan.
*Harapan Pemeriksaan dari Pemkab dan Aparat Penegak Hukum*
Menanggapi situasi tersebut, warga berharap Pemerintah Kabupaten Lahat mulai dari pihak kecamatan hingga Inspektorat—serta aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dapat melakukan pemeriksaan dan menelusuri dugaan penyalahgunaan wewenang maupun pengelolaan usaha yang dinilai merugikan kepentingan desa dan masyarakat.
Jurnalis : kabiro