Bogor, jawa Barat || Gardatipikornews.com --Dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kembali mencuat, kali ini di SMAN 1 Parungpanjang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor Sorotan tajam mengarah pada program sarana dan prasarana senilai Rp 389.628.750 yang disinyalir tidak transparan dan berpotensi tidak digelapkan dengan jumlah siswa-siwi. 1.219.
▪︎ Pmbangunan perpustakaan dengan nominal Rp. 333.507.500
▪︎ Pengunaan anggaran (PPDB) penerimaan peserta didik baru sebesar Rp. 4.230.000
▪︎ Kegiatan asesmen evaluasi pembelajaran sebesar Rp. 8.505.000
▪︎ Kegiatan pembelajaran Ekstrakulikuler sebesar Rp.10.005.000
▪︎ Administrasi kegiatan sekolah (ADM) sebesar Rp.221.224.050
▪︎Penyediaan alat multi media pembelajaran sebesar Rp. 60.900.000
▪︎ Dengan total anggaran semua sebesar Rp. 1.084.910.000
Fakta di lapangan menunjukkan, bangunan fisik hasil program tersebut jauh dari kata layak, tidak sebanding dengan besaran anggaran yang dikucurkan.
Saat tim investigasi media turun langsung untu mencoba konfirmasi langsung kepada kepala sekolah sman 1 parungpanjang ternyata tida ada di tempat.
Dugaan awak media semakin mendalam denga ke tidak adanya oknum kepala sekolah terseburt, salasatunya oknum kepsek selalu menghindar dan tidak memberikan klarifikasi. upaya konfirmasi berlanjut.
Bendahara sekolah menengah atas negeri 1 parungpanjang yang kerap di panggil bowo, namun yang bersangkutan justru memberikan pernyataan sangat mengejutkan,
“cetusnya, tidak memegang seluruh anggaran BOS bantuan oprasional sekolah
saya hanya menyalurkan gaji honorer saja,” ujar bowo.
Pernyataan tersebut menjadi tanda tanya besar, mengingat tugas pokok dan fungsi (tupoksi) seorang bendahara pastinya tau, kemana anggaran tersebut dialokasikannya.
Ironisnya, saat diminta statment wawancara untuk penjelasan lebih lanjut terkait laporan pertanggung jawaban (LPJ) bowo malah menggiring tim investigasi untuk datang ke rumah kepala sekolah, SMAN 1 parungpanjang dengan alasan dokumen LPJ di pegang sama beliau di sana.
Sedangkan pada sarpras saja anggaran (BOS) untuk honorer juga terindikasi tidak jelas dan keliru. saat dikonfirmasi untuk per bulannya, padahal, berdasarkan data bantuan oprasional sekolah (BOS) ditahun 2025 anggaran untuk honorer di sekolah tersebut. sangat pantastis,
Dugaan sangat besar sekali jika dihitung, jumlah tersebut tidak sebanding dan menimbulkan dugaan adanya penyelewengan anggaran. BOS. ketika tim investigasi dilapangan. menegaskan bahwa temuan ini bukan hal sepele.
“Kami melihat ada indikasi pengguaan anggaran bantuan oprasional sekolah (BOS) di SMAN 1 parungpanjang tidak transparan. Fisik satpras jauh dari standar, pembayaran honor guru tidak sesuai data anggaran dan bahkan anggaran pembelian buku pelajaran bagi siswa-siswi anak didik pun, tidak jelas, arahnya kemana.
Kepala sekolah pun, selalu menghindar dari aeak media saat mau dikonfirmasi. dugaan kuat anggaran yan sangat pantastis, kisaran ratusan juta rupiah, bagi beberapa program pokok sekolah tidak pernah direalisasikan. selalu bungkam oleh kepala sekolah jika melihat realita yang ada saat ini, rabu. 26/11/2025
“Kami mendesak kepada instansi aparat penegak hukum (APH) segera se-cepatnya turun ke lapangan, untuk melakukan audit menyeluruh, dan memeriksa seluruh dokumen sekolah tersebut.
Anggaran bantuan oprasional sekolah (BOS) adalah uang negara yang diperuntukkan bagi mutu pendidikan disetiap jenjang, bukan untuk di jadikan ajang koruptor, dijadikan program bacakan, demi memperkaya diri sendiri.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan dana pendidikan di daerah. jika dinas pendidikan (DISDIK) kabupaten bogor khususnya, segera bertindak, cepat" jangandi diamkan, atau di peti eskan," publik, khawatir praktik seperti ini akan terus berulang dan pastinya sangat merugikan masa depan generasi penerus anak bangsa.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan, di mana anggaran negara yang semestinya digunakan untuk menunjang fasilitas kegiatan belajar mengar, (KBM) dan kesejahteraan guru, justru diduga menjadi ladang bancakan segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab. disekolah tersebut,
Dengan kurangnya transparansi dan pengawasan ketat mutlak diperlukan agar dana pendidikan benar-benar sampai tepat kena ke sasaran pendidikan. pungkas."
(mastur korwil jabar GTN**
