Cari Berita

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Browse articles
GTN Ragam - GTN Daerah - GTN Kepolisian & TNI - GTN Nasional - GTN Pemerintahan - GTN Headline - GTN Hukum & Kriminal - GTN Berita - Berita - GTN Keagamaan - GTN Olahraga - GTN Politik - GTN Kecelakaan - GTN Internasional - GTN Pendidikan - GTN Ekonomi - GTN Pariwisata - GTN Bencana Alam - GTN Entertainment - GTN Sepak Bola - GTN Video - GTN Otomotif - Artikel - Jurnal Nasional - GTN Kesehatan - GTN Sosial - GTN Nasional - GTN Headline - GTN Hukum - GTN Berita
Weather Widget for Website by cuacalab.id

MBG Di SDN Pasirwalang Disorot, Wali Murid Keluhkan Keterlambatan Hingga Menu Yang Dipertanyakan Publik?

by Gardatipikornews.com
11 Agustus 2026 - 17 Views

Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat || Gardatipikornews.com — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Pasirwalang, Desa Walangsari, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, menuai keluhan dari sejumlah orang tua murid.

Keluhan tersebut mencuat pada Kamis, 7 Agustus 2026, dan disampaikan melalui grup WhatsApp orang tua/wali murid Kelas 5 SDN Pasirwalang. Sejumlah wali murid mempertanyakan ketepatan waktu pendistribusian makanan hingga menu yang diterima para siswa.

Berdasarkan percakapan yang beredar di grup WhatsApp tersebut, salah seorang wali murid mengeluhkan lamanya waktu tunggu makanan.

Anak nunggu lama makan MBG, yang ditunggu cuma ubi.”

Keluhan tidak hanya berkaitan dengan keterlambatan. Menu MBG yang dibagikan pada hari tersebut juga menjadi sorotan. Foto yang beredar memperlihatkan paket makanan yang terdiri dari nasi berwarna ungu, gorengan/bakwan dan tahu.

Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan dari sebagian orang tua mengenai kesesuaian menu dengan tujuan utama program MBG, yakni menyediakan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi peserta didik.

“Yah, begitu saja... mana ada jeda istirahat makan siang? Katanya ada ‘menu baru’, tapi malah harus menunggu gorengan,” tulis salah seorang wali murid dalam percakapan grup.

Bahkan, menurut keterangan yang disampaikan sejumlah orang tua, terdapat siswa yang memilih meninggalkan sekolah atau tidak menunggu pembagian makanan karena waktu tunggu dinilai terlalu lama.

“Anak saya, MH, memilih pergi daripada harus menunggu makanannya,” ujar salah seorang wali murid.

Sekolah : Distribusi MBG Bukan Kewenangan Sekolah

Menanggapi keluhan tersebut, salah seorang guru melalui grup WhatsApp memberikan penjelasan bahwa persoalan keterlambatan distribusi maupun menu MBG bukan merupakan kewenangan pihak sekolah.

“Yah... aku juga bingung, bukan sekolahnya tapi MBG yang terlambat,” tulis guru tersebut.

Dalam pesan lainnya, pihak sekolah menyampaikan agar keluhan terkait pelaksanaan MBG disampaikan langsung kepada pihak penyedia atau pengelola program.

“Kalau mau mengeluh, sebaiknya langsung ke MBG-nya, pihak sekolah tidak punya wewenang,” demikian keterangan yang disampaikan dalam grup.

Pernyataan tersebut sekaligus menimbulkan pertanyaan publik mengenai siapa yang bertanggung jawab memastikan makanan tiba tepat waktu, sesuai standar, serta dapat dikonsumsi siswa dalam kondisi dan waktu yang layak.

( SPPG Diminta Berikan Penjelasan )

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut mendistribusikan MBG untuk wilayah Walangsari terkait keluhan keterlambatan maupun menu yang menjadi sorotan tersebut.

Konfirmasi dari pihak SPPG penting untuk menjelaskan sejumlah hal, mulai dari penyebab keterlambatan distribusi, standar penyusunan menu, hingga mekanisme pengawasan kualitas dan ketepatan waktu makanan yang diterima siswa.

Program MBG pada prinsipnya ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik. Karena itu, ketepatan waktu distribusi, kualitas makanan, komposisi menu, keamanan pangan, serta kesesuaian dengan standar gizi merupakan aspek yang tidak semestinya diabaikan.

Keluhan para wali murid pun layak menjadi bahan evaluasi bersama. Bukan semata-mata untuk mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan memastikan program yang menggunakan anggaran negara tersebut benar-benar memberikan manfaat sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan.

Publik kini menunggu penjelasan dari pihak SPPG maupun instansi terkait agar persoalan ini tidak berhenti sebagai keluhan di grup WhatsApp, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui evaluasi dan perbaikan nyata.

Publikasi: Red@ksi.gtn.com

Jurnalis : Asp. Red**

Sebelumnya
Pemerintah Siapkan Tiga Skema Untuk Dukung Pembayaran PPPK Di Daerah, Pastikan Tak Ada Yang...
Selanjutnya
Polsek Parung Gelar Apel Cendikia Bersama Kompol Maman Firmansyah SH Untuk Menganalisa Dan Evaluasi...

Berita Terkait :