Diduga ada indikasi pengurangan Volume dan tabrak PP No 14 Tahun 2008 kegiatan cor beton Didesa Lembak Dusun 3 RT 17 kec. Lembak Kab. Muara Enim

Muara Enim || Gardatipikornews.com - 

Rekonstruksi cor beton Didesa Lembak Dusun 3 RT 17 kec Lembak Kab Muara Enim bebas tanpa ada pengawasan dari PTK desa dengan hasil pekerjaannya Diduga kuat tidak sesuai spek dan metode pelaksanaan dilapangan Rabu, 10 Juli 2024 Pelaksanaan rekonstruksi cor beton jalan Didesa Lembak Dusun 3 RT 17 kec Lembak Kab Muara diduga kuat banyak menabrak Metode pelaksanaan dari awal pemasangan papan mall dan tidak ada pengerasan agregat untuk pemadatan jalan sampai terlaksana pengecoran sangat diduga kuat tidak sesuai spesifikasi ini perlu tindak lanjut dari APH maupun inspektorat kabupaten muara Enim Untuk segera turun kelapangan memantau pembangunan siluman ini dengan menggunakan Anggaran dana desa TA.2024 dan tabrak PP No 14 Tahun 2008 Saat media menanyakan kepada warga siapa pengawas lapangan jainul Arfin Selaku Ketua RT 17 PTK dari kantor Desa Ari Kita coba minta kepada pengawas lapangan jainul Arfin untuk menghubungi ptk Ari melalui via tlp di angkat namun saat media mengajak untuk minta waktu bertemu namun pihak PTK Ari matikan tlpnya Apa pantas seorang pejabat Desa berprilaku seperti itu Jadi kami pintah kepada kepala Desa Lembak jasmadi segera memanggil ptk Ari dan memberintikan perangkat Desa tersebut Yang Arokan Apabila tidak ada tindakan tegas dari kepala Desa tersebut Kami media akan mengadakan demonstrasi dikantor kecamatan untuk memecat perangkat tersebut bila perlu dengan kepala Desa tersebut yang jarang monitor perangkat Desanya. Dan kami Anggap ini sudah pelecehan terhadap pers dan melanggar undang-undang pers No,40 tahun 1999 Kata warga proyek pembangunan cor beton tersebut kurang lebih hampir dua Minggu lebih pelaksanaannya Namun kami tidak pernah ada melihat Adanya papan plang proyek yang dipasang "Tutur"warga kepada empat Awak Media Ini sudah jelas dalam Aturan berdasarkan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) juga dalam peraturan presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 dan Perpres No 70 tahun 2012 setiap pelaksanaan pekerjaan proyek apapun yang sifatnya di danai oleh pemerintah papan proyek harus dipasang terlebih dahulu Ada terdapat pada lokasi pekerjaan karena merupakan kewajiban sesuai dengan kepres No 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilihat dari peraturan yang tertuang tersebut agar masyarakat mudah melakukan pengawasan terhadap pembangunan proyek dan Anggarannya Pun disertakan dipapan informasi. Pewarta : Team*Red*